Tanggapan OVO soal Pencabutan Izin Usaha dari OJK

kredit foto : medcom.id


scpavilion.com, Jakarta-Direktur Humas OVO Harumi Supit menanggapi langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan keuangan PT OVO Finance.
Menurut dia, OVO Finance Indonesia (OFI) merupakan perusahaan multifinance non-commitment. "OVO Finance bukan bagian dari OVO Group (PT Visionet International), sebuah perusahaan e-commerce yang resmi disetujui oleh Bank Indonesia," kata Harumi dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (11/10).
Namun, dari awal, OFI juga menggunakan nama OVO. “Oleh karena itu, pencabutan izin OFI oleh OJK tidak ada kaitannya dengan semua lini bisnis kelompok usaha e-commerce OVO,” ujarnya. 
Ia menegaskan, seluruh operasional dan layanan e-commerce perusahaan OVO dan OVO Group akan tetap berjalan seperti biasa.
"Biasanya tidak ada masalah," kata Harumi tegas. Sebelumnya, OJK mengumumkan keputusan pencabutan izin usaha PT OVO Finance Indonesia.
Keputusan komite Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-110/D.05/2021 tanggal 19 Oktober 2021 menyatakan bahwa OVO Finance tidak memiliki izin usaha. Putusan tersebut juga menunjukkan bahwa pencabutan izin usaha telah efektif sejak undang-undang Komisi Badan Jasa Keuangan diundangkan. “Perusahaan dilarang melakukan usaha di bidang keuangan perusahaan,” tulis keterangan resmi OJK yang dikeluarkan sebagai Plh oleh kepala departemen pengawasan IKNB1A. Menurut Deputi Pengawas I IKNB I OJK, OVO Finance Indonesia harus memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas pencabutan izin usaha tersebut di atas, OVO harus menyelesaikan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

  • Menyelesaikan hak dan kewajiban debitur, kreditur dan/atau pemodal yang berkepentingan;
  • Memberikan informasi yang jelas kepada debitur, kreditur, dan/atau penyandang dana yang berkepentingan tentang mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.
  • Menyediakan pusat pengaduan dan informasi pelanggan di register internal perusahaan.

Selain itu, sesuai dengan izin usaha POJK No. 47/POJK.05/2020 dan ketentuan Pasal 112 tentang perusahaan keuangan institusi dan perusahaan keuangan Syariah, perusahaan yang telah dicabut izin usahanya menggunakan istilah keuangan,” ". Dilarang. ".," Dan/atau kata-kata yang mencirikan kegiatan keuangan atau kelembagaan Islam yang mewakili bisnis.

Post a Comment

0 Comments